“Industri merupakan penggerak utama perekonomian nasional. Untuk itu, kami lakukan koordinasi dalam penerapan aturan kewajiban penggunaan rupiah khususnya untuk kegiatan di sektor industri,” kata Menperin usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (2/3/2016).
Kewajiban penggunaan rupiah diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 11/DKSP/2015 perihal Kewajiban Pengunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam regulasi itu, ditegaskan setiap transaksi di wilayah NKRI baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah
“Beberapa sektor yang sudah cepat melakukan penyesuaian transaksi dengan aturan BI, di antaranya industri kimia, tekstil, dan logam. Kami dari Kemenperin telah mengirimkan surat kepada pimpinan asosiasi industri pada bulan Desember 2015 dan Januari 2016,” ujar Saleh Husin.
Namun demikian, kata Menperin, masih ada perusahaan yang mengajukan penangguhan penggunaan rupiah karena terkait kesiapan sistem pembukuan yang memerlukan updating dari sistem sebelumnya yang menggunakan dollar.
Sementara itu, Gubernur BI memberikan apresiasi kepada Menperin atas kerjasamanya yang baik untuk mewujudkan kedaulatan rupiah di wilayah NKRI dan mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah.
“Kami berterima kasih kepada Menperin beserta jajaranya dalam berkomitmen mendorong agar industri dari hulu hingga ke hilir dapat meningkatkan penggunaan rupiah dalam transaksinya. Apabila dalam supply chain masih ada sektor yang masih menggunakan valas, maka hal itu dibicarakan lebih lanjut dengan BI,” paparnya.
Senada, Menperin mengatakan penggunaan uang rupiah dalam transaksi bisnis dapat menstabilkan nilai tukar mata uang Indonesia itu. “Pelaku usaha kan mengharap nilai tukar yang stabil karena mereka dapat memperhitungkan, kalkulasi, strategi finansial usaha mereka. Nah kestabilan ini turut membantu keputusan ekspansi dan investasi ke Indonesia,” paparnya.
Terdapat beberapa industri yang memerlukan waktu untuk penyesuaian transaksi dalam mata urang rupiah seperti industri makanan minuman yang bahan bakunya masih impor. Begitu juga dengan industri otomotif.
Sedangkan untuk industri-industri yang berada di kawasan berikat, lanjut Menperin, diharapkan dapat diberi kekhususan karena pola bisnis maklon yaitu proses produksi suatu barang pesanan, misalnya dari pemilik merek di luar negeri, yang proses pengerjaannya dilakukan oleh industri di Indonesia.
Dari hasil review BI, pada tahun 2015, transaksi yang menggunakan valuta asing masih cukup banyak sebesar USD 7 miliar per bulan. Namun, saat ini sudah turun menjadi USD 4 miliar per bulan. “Artinya komitmen semua pihak untuk menjalankan aturan BI sesuai Undang-undang semakin tertib," ujarnya.
BI berharap, sinergi, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Kementerian Perindustrian dapat mempercepat upaya mewujudkan kedaulatan rupiah di wilayah Indonesia dan mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah.
SIARAN PERS
Post a Comment