Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Said Aqil Siroj menuturkan bahwa Pancasila yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangatlah islami. Pancasila, lanjutnya, telah mencakup semua aspek hubungan dengan sang Pencipta (Habluminallah) dan hubungan sesama manusia (Habluminannas). Berdasarkan hal tersebut, Kiai Said saat menghadiri buka puasa bersama di kediaman Setya Novanto, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Rabu (07/06/2017), menyampaikan komitmen lembaganya untuk tetap mengawal NKRI dengan dasar negara Pancasila. "Jadi komitmen NU dulu sekarang dan seterusnya tetap mengawal NKRI dengan dasar Pancasila mencakup agama dan budaya (serta, red) iman dan budaya. Sila nomor satu agama, iman, habluminallah. Yang empat sila adalah habluminannas," ujarnya. Kia said pun menegaskan bahwa saat ini Pancasila sudah sempurna, jadi tidak ada alasan untuk mengubah ideologi ini. "Sudah sempurna sekali, sangat islami sekali Pancasila," ucapnya. Berkenaan dengan itu pula, Kiai Said pun mengajak setiap pihak untuk mencintai Indonesia dengan dasar negara Pancasila dan tidak memberikan ruanag sekecil apa pun untuk kelompok anti-Pancasila. "Mari kita cintai, kita sayangi Indonesia ini dari sejak dini. Kalau ada kelompok (yang ingin, red) ganti Pancasila, atau meremehkan Pancasila, atau tidak menghormati Pancasila dari sejak dini harus kita berantas jangan sampai besar," katanya, tegas sebagaimana dikutip tjaritjari.com.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) membuka Muswil PKB Maluku di Ambon, Rabu 05/04/2017.
TJARITJARI.COM - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Muhaimin Iskandar menyoroti berbagai persoalan bangsa dan berpesan kepada setiap kader partai untuk cepat tanggap dan responsif lagi.
Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, saat membuka Muswil PKB Maluku di Ambon, Rabu 05/04/2017, mengatakan "Pelaksanaan Muswil ke-IV Maluku yang mengacu pada tema sentral Meneguhkan PKB pembela rakyat diharapkan dapat melahirkan kader-kader terbaik serta program kerja yang strategis untuk membantu jalannya proses pembangunan di daerah".
Sikap seperti itu, lanjut Cak Imin, akan menjadi bukti keikutsertaan dan peranan PKB melalui kontribusi nyata, walaupun dia tidak menyangkal kalau dalam perjalanan proses pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah kerap terjadi berbagai persoalan.
Dengan kondisi tersebut, kader PKB dituntut untuk cepat tanggap dan resonsif. Selain itu, Setiap langkah yang diambil oleh kader PKB juga harus mengedepankan beberapa prinsip dasar hidup yang diemban oleh PKB.
"Beberapa prinsip dasar hidup PKB adalah ketauhidan atau keesaan Allah dalam pengertian segala sesuatu yang dilakukan haruslah bertujuan untuk pengabdian kepada Allah SWT," tutur Cak Imin, yang juga mengatakan tentang prinsip dasar kemanusiaan yang menempatkan manusia sebagai prioritas yang mutlak dibela.
Kader PKB, pesan Cak Imin lebih lanjut, juga harus mengedepankan prinsip hidup penuh kesederhanaan, kemerdekaan, dan kebebasan tanpa ada tekanan, kekangan, serta menjunjung tinggi kearifan budaya.
Kearifan budaya yang masih tetap terjaga dapat dilihat sejak masuknya ajaran Islam di Indonesia sampai saat ini, tidak pernah sedikitpun menggeser nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal. Sebaliknya, tetap berbaur bersama sebagai sebuah kekuatan besar untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara serta segenap masyarakat yang ada.
Dalam acara yang sama, Gubernur Maluku, Said Assagaff mengatakan, muswil pada prinsipnya merupakan instrumen yang efektif dalam proses pengkaderan, khususnya bagi kader PKB untuk lebih memantapkan langkah dam menatap sejarah perjuangan PKB sebagai partai Islam berazas nasionalisme yang selama dua dekade ini telah memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara.
Said Assagaff yakin, muswil PKB bukan hanya sebagai wahana untuk melahirkan pemimpin baru, tetapi sebagai moment strategis untuk konsolidasi berbagai hal dalam upaya membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Kehadiran dan keberadaan PKB, lanjutnya, harus mampu membawa perubahan besar bagi nilai-nilai politik yang moderat di Indonesia.
"Saya berharap muswil ini dapat berjalan lancar dan sukses sehingga dapat melahirkan pemimpin yang visioner serta program kerja partai yang dapat mendukung proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku," katanya, sebagaimana dilansir Antara.
Sementara Ketua DPW PKB Provinsi Maluku, Basri Damis, menerangkan bahwa dalam pelaksanaan muswil ini juga akan memberikan perhatian khusus terhadap realisasi pemberian Dana Alokasi Khusus (DAU) sesuai hitungan luas lautan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Pemprov Maluku.
"Kita harus mengakui bahwa membangun Maluku itu sangat susah. Karena itu pelaksanaan muswil ini dengan mengangkat tema Meneguhkan PKB Pembela Rakyat, mengisyaratkan bahwa kita akan sejalan dengan upaya pemprov untuk memperjuangkan DAU yang dihitung dari luas laut," ucapnya.
Sekjen DPP PKB A. Kadir Karding memberikan pengarahan kepada peserta TOI For Advance PKB agar lebih solid dan kuat.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar kegiatan Training of Instructor (TOI) Nasional Pendidikan Kader PKB Angkatan IV di kantor DPP PKB, Selasa (04/04/2017).
Membuka kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) H Abdul Kadir Karding (AKK) meminta seluruh peserta yang terpilih mengikuti TOI untuk serius menjalani seluruh proses pelatihan, sebab,tidak semua peserta dapat memiliki kesempatan mengikuti kegiatan TOI dan dapat lulus.
"Sekalipun saya mengenal Anda semua, tapi kalau panitia menyatakan Anda semua tidak lulus maka tidak akan lulus. Anda harus mengulang kegiatan ini di priode berikutnya. Yang bisa membuat Anda lulus ya diri Anda sendiri, tak ada bantuan dari orang lain," tegasnya.
Ia pun meminta seluruh peserta TOI untuk serius memajukan dan membangun PKB secara modern dan profesional melalui optimalisasi kaderisasi.
"Anda semua akan menjadi wajah partai, tidak mungkin kita meloloskan Anda menjadi instructor kalau Anda sendiri tidak memiliki kemampuan, wawasan, dan integritas. Tapi saya percaya Anda yang hadir hari ini merupakan yang terbaik dari yang terbaik," kata AKK.
AKK berkata, kaderisasi PKB harus berjalan secara sistematis, berjenjang, dan masif. Oleh karena itu, tidak boleh diisi oleh orang sembarangan, orang yang tidak punya kemampuan untuk mengabdi dan membesarkan partai.
"Jangan jadi instruktur kaderisasi PKB kalau tidak memiliki keinginan membesarkan partai ini," ujarnya.
TJARITJARI.COM, Bandung - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) akan menggelar Kongres ke XIX-nya di Palu, Sulawesi Tengah pada 15 Mei 2017 mendatang, di mana salah satu agenda utamanya adalah memilih ketua umum baru.
Masing-masing calon ketua pun mulai mengkapanyekan visi dan misi mereka melalui berbagai media sosial, salah satunya adalah Iden Robert Ulum yang kerap disapa Karebet.
Mengusung "PMII Berintegritas", Karebet memiliki gagasan yang lebih daripada sekadar pemilihan ketua umum. Menurutnya, momentum kongres menjadi titik baru pembangunan organisasi pasca-suksesi ke arah yang lebih baik.
Inden Robert Ulum (Karebet) /Foto: ist
“PMII Berintegritas merupakan platform yang akan saya bawa jika nanti mendapatkan amanah untuk memimpin PMII," tutur pria yang juga mantan Ketum PC PMII Kota Malang itu.
"Banyak makna tentang integritas. Gus Dur pernah menyatakan, 'Kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan'. Itulah salah satu bentuk integritas yang ingin Saya tawarkan dalam pengembangan kader-kader PMII ke depan," tegas Karebet.
Dalam merencanakan pengelolaan dan pengembangan organisasi ke depan, Karebet menyatakan bahwa dirinya senantiasa memegang teguh prinsip Al-muhafadhoh ala al-qodim as-sholeh wal akhdu bÃl jadÃdÃl al-ashlah atau tetap memegang teguh tradisi yang baik dan tidak anti akan adanya perubahan.
Menurut Karebet, nilai-nilai PMII yang baik harus tetap dipertahankan, termasuk capaian-capaian positif yang telah membawa perbaikan untuk organisasi. Namun demikian, zaman yang terus berubah dengan cepat juga menuntut PMII untuk terus berinovasi.
Perkembangan teknologi, lanjutnya, menciptakan tuntutan bagi sebuah organisasi untuk terus melakukan pembenahan yang sejalan dengan prinsip diciptakannya teknologi, yaitu agar pola aktivitas manusia lebih efektif dan efisien.
“Sedangkan permasalahan utama dalam organisasi PMII adalah sistem administrasi yang belum tertata apik, apalagi terintegrasi. Padahal sudah banyak instansi publik ataupun swasta yang sudah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja-kerja kelembagaan," katanya.
"E-KTP, Qlue, Jakarta Smart City, dan E-Filing dalam pajak adalah beberapa contoh inovasi dalam reformasi birokrasi berbasis teknologi yang dilakukan guna mempermudah dari segi penyelenggara ataupun pengguna layanan,” ujarnya menjelaskan.
Sebagai salah satu organisasi kepemudaan, tegas Karebet, sudah saatnya PMII merealisasikan pemanfaatan teknologi untuk mempermudah kinerja organisasi. Sudah saatnya PMII melakukan inovasi dalam kaderisasi dan organisasi dengan memanfaatkan keuntungan kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
"Itulah yang mendasari saya untuk membuat program PMII Digital yang merupakan penjabaran dari visi saya, PMII Berintegritas; Terwujudnya PMII yang berkarakter, intelektual, religius, kritis, dan konstruktif, serta terampil dalam penguasaan kepemimpinan sektor-sektor strategis," jelasnya.
Jika dirinya terpilih menjadi Ketum PB PMII ke depan, Karebet berjanji akan segera merealisasikan apa yang sudah menjadi misi besarnya, yaitu meningkatkan pengelolaan manajemen organisasi PMII yang disiplin, kreatif, menghargai prestasi, sistematis, terencana, dan adaptif terhadap tuntutan perubahan jaman.
"Beberapa misi saya juga akan saya lakukan dengan meningkatkan kemampuan basis intelektual kader PMII melalui strategi kaderisasi yang efektif dan efisien, meneguhkan peran PMII sebagai garda depan penjaga Islam Aswaja di ranah kampus, melakukan reformulasi strategi kaderisasi dan gerakan PMII; berbasis teknologi, intelektualitas, dan spiritualitas," terangnya.
Karebet juga menegaskan bahwa dirinya akan, "Memperkuat proses penyiapan kader pemimpin yang akan mengisi kepemimpinan sektor-sektor strategis di berbagai level dan menciptakan sosiopreneur dalam upaya meningkatkan kemandirian kader dan kepedulian terhadap masyarakat". (Ist/pmiijabar)
TJARITJARI.COM - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (cak Imin) membuka gelaran pelatihan bertajuk "Sekolah Kepemimpinan Gus Dur", yang diadakan di Graha Gus Dur, Jl Raden Saleh I No. 9 Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/03/2017).
Sekolah Kepemimpinan Gus Dur tersebut diikuti oleh 150 peserta, yakni anggota DPRD dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pesan yang ingin disampaikan kepada peserta gelaran itu adalah meneladani Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Cak Imin, dalam pembukaannya, menyampaikan harapan agar peserta bisa mengambil teladan dari sosok Gus Dur serta memaparkan nilai-nilai yang menjadi pedoman Gus Dur sebagai pemimpin.
"Saya tahu kita semua mencintai Gus Dur. Tapi kita belum bisa mempraktikkan yang mampu mengubah dari zaman otoriter menjadi birokrasi seperti Gus Dur dulu," tuturya.
"Prinsip dasar kepemimmpinan Gus Dur ketauhidan. Gusdur pijakannya pasti agama. Agama menjadi spirit, bukan formalisasi. Termasuk agama tidak dipisahkan dari politik. Selanjutnya ada kemanusiaan, keadilan, persatuan dan kebersamaan, serta persatuan dan persamaan," lanjutnya menerangkan.
Acara Sekolah Kepimpinan Gus Dur tersebut dihadiri pula oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Komisioner Ombudsman Ahmad Suaedy, cendekiawan Dr Ignas Kleden, Redaktur Pelaksana Kompas Muhammad Bakir, anggota Komnas HAM Siane Indriani, dan K.H. Ahmad Ishomuddin.
Dalam pembukannya Cak Imin sempat berkelakar kepada Menko Kemaritiman yang membuat para peserta tersenyum renyah.
"Pak Luhut ini muridnya Gus Dur dan pernah jadi menterinya Gus Dur. Sayangnya kehebatan politik Pak Luhut baru muncul akhir-akhir ini. Bayangkan kalau kehebatan politik Pak Luhut muncul saat Gus Dur jadi presiden, mungkin (Gus Dur) gak jatuh saat itu," kata Cak Imin.
Terkat Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta Putaran Kedua, hingga kini, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa belum besikap dalam memberikan dukungan dalam Pilkada DKI putaran kedua.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ketika menghadiri Sekolah Kepemimpinan Gus Dur yang diselenggarakan di DPP PKB, sempat memberikan wejangan di hadapan 150 kader partai itu.
“Sekarang masih ada pilkada yang bermasalah atau Pilkada DKI. Dan DPP, ya pintar-pintar lah PKB memainkan,” kata Luhut di Kantor DPP PKB.
Luhut pun mengingatkan agar kader PKB dapat bersikap bijak dan mengikuti keinginan pendirinya.
Gus Dur, menurutnya, selama ini dikenal sebagai sosok yang selalu berupaya menciptakan perdamaian di dalam kehidupan masyarakat.
“Saya tidak ingin PKB ini jadi partai provokator. Tetapi memberikan kedamaian seperti yang diinginkan Gus Dur, memberikan kedamaian untuk negeri ini, memberikan kedamaian juga untuk DKI ini,” ujarnya.
Luhut pun menilai, banyak masyarakat yang nantinya akan mendukung PKB di kontestasi berikutnya bila partai yang didirak Gus Dur ini mampu bersikap bijak di Pilkada DKI. (ant/komp)
TJARITJARI.COM - Guna mengantisipasi dan memburu berita hoax tentang penculikan anak yang akhir-akhir ini kerap muncul di media sosial, pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat menerjunkan unit Cyber Army.
Kepala Budang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus di Bandung, Sabtu, 25/03/2017 mengatakan bahwa dunia maya, timnya tengah melakukan patroli, memburu siapa pelaku penyebar berita hoax hingga dapat.
Yusri menegaskan bahwa isu penculikan anak yang sempat ramai beredar di media sosial beberapa waktu lalu merupakan berita bohong atau hoax, yang membuat orang tua yang memiliki anak merasa khawatir.
"Berita soal penculikan anak itu hoax, semua yang beredar di dunia maya bohong," tegasnya.
Ia pun meminta kepada masyarakat, khususnya orang tua, untuk tidak cemas terkait berita tersebut. Meski demikian, sudah sewajarnya para orang tua untuk menjaga anak-anaknya ketika sedang melakukan aktivitas di luar rumah.
"Tidak perlu cemas, kepada orang tua untuk tetap waspada dan memerhatikan anak-anaknya," kata dia.
Ia menambahkan pihaknya pun menerjunkan petugas Babinkantibmas guna memberikan edukasi kepada masyarakat terkait berita bohong.
"Sebagai upaya preventif kita terjunkan Babinkantibmas ke masyarakat. Mereka akan memberi informasi kepada masyarakat tentang berita hoax," ulasnya. (Antara)
TJARITJARI.COM - Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendorong peran Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengatasi kemiskinan di wilayah perdesaan lewat produk unggulan desa masing-masing.
"Mayoritas masyarakat desa bekerja di sektor pertanian. Konsep petik, olah, kemas, jual sangat relevan untuk meningkatkan nilai jual produk sekaligus memberdayakan masyarakat desa," ujar Menteri Khofifah.
Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Muslimat NU 2017 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (25/03/2017), Menteri Khofifah, yang juga menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, mengatakan jumlah masyarakat miskin di perdesaan dua kali lipat lebih banyak dari perkotaan dan kebanyakan adalah warga NU.
Angka kemiskinan di kota mencapai 7,73 persen dan di desa sebesar 13,96 persen, berdasarkan data BPS pada September 2016 lalu. Perbandingan tersebut tidak banyak berubah dari periode yang sama di tahun 2015 di mana angka kemiskinan kota mencapai 8,22 persen dan desa 14,09 persen.
Perbandingan antara kemiskinan masyarakat kota dan desa pun masih berbeda dua kali lipat Untuk periode Maret 2016, yakni kemiskinan kota mencapai 7,79 persen dan desa 14,11 persen.
"Muslimat NU memiliki peran untuk fokus menangani persoalan kemiskinan di wilayah pedesaan," tutur Menteri Khofifah.
Menteri Khofifah yakin bahwa hampir semua desa memiliki produk khas unggulan. Akan tetapi terbentur oleh minimnya modal, pengetahuan, dan pendampingan, sehingga produk tersebut tidak dapat berkembang dan hanya memiliki nilai jual yang rendah. alhasil profit yang dihasilkan pun sangat kecil.
Berdasarkan permasalahan tersebut, lanjutnya, perlu pendampingan secara berkelanjutan dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat di perdesaan. Agar seluruh program dapat terlaksana dengan baik, pintanya, muslimat NU harus aktif membangun kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta.
Khofifah juga mengingatkan pentingnya penguatan ekonomi, sebab penguatan ekonomi di Muslimat NU belum berjalan seperti diharapkan. Namun untuk layanan pendidikan dan dakwah, perkembangannya relatif cepat. Oleh karena itu, perlu dibangun aspek spesial dan berkaitan dengan efektivitas sosial ekonomi.
"Dakwah bil maal harus diperkuat dengan koperasi anisa, YPM, dan YKM, serta pesantren," katanya.
Rapimnas Muslimat NU 2017 dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang memanfaatkan momen tersebut untuk mensosialisasikan program dana desa.
Eko mendorong peran aktif Muslimat NU dalam mengawal program pemerintah yakni dana desa, dengan memastikan dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan, dan mensejahterakan masyarakat melalui usaha perekonomian.
Rapimnas Muslimat NU 2017 merupakan rangkaian awal dari Harlah ke-71 organisasi perempuan NU yang diikuti 342 peserta yang terdiri dari 34 pimpinan wilayah dan 74 pimpinan cabang se-Indonesia. (Antara)
TJARITJARI.COM, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Abdul Muhaimin Iskandar, yang kerap disapa Cak Imin, membuka acara konsolidasi Anggota DPRD se-Kalimantan dengan tema "Meneguhkan DPRD PKB sebagai Pembela Rakyat", di Jakarta, Rabu-Kamis 22-23 Maret 2017.
Dalam sambutannya, Cak Imin menuturkan bahwa kader PKB harus tampil terdepan dalam membela hak-hak rakyat.
"PKB harus terus optimis dan semangat dalam memperjuangkan membela hak-hak rakyat," kata Cak Imin.
Legislator PKB, lanjutnya, harus mampu menjadi ujung tombak dan etalase untuk mebenahi ragam masalah yang ada di tengah masyarakat, khususnya di Kalimantan. Seluruh kader PKB, baik yang sedang duduk di Legislatif maupun eksekutif, diminta untuk selalu hadir sebagai pembawa solusi kepada masyarakat.
"Kita harus bermanfaat memberi jalan dan solusi berbagai persoalan yg dihadapi masyarakat," tegas Cak Imin.
Cak imin juga berpesan kepada seluruh anggota DPRD untuk terus berusaha menjadi ujung tombak dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat serta harus selalu siap disalah-persepsikan oleh masyarakat.
Setiap kader PKB, tegas Cak Imin lebih lanjut, harus mengedepankan kualitas dan berkarakter.
"Karakter nilai dan integritas yang mumpuni harus kita upgrade terus-menerus untuk menjawab tantangan masyarakat dengan jernih," ucap Cak Imin.
Konsolidasi PKB se-Kalimantan merupakan gelaran lanjutan dari salah satu partai pengusung Pemerintahan Jokowi-JK, yang secara simultan melakukan konsolidasi setelah sebelumnya diadakan untuk Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, dengan harapan konsolidasi tersebut bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi peran anggota dewan dari PKB, khususnya di wilayah Kalimantan. (PKBNews)
Bank Sampah di Banjarmasin Naik Lima Buah (Foto: ist)
TJARITJARI.COM, Banjarmasin - KEREN!! Kata itu pantas disematkan kepada Bank sampah induk Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang dinobatkan masuk salah satu enam bank sampah terbaik se-Indonesia pada 2017.
Bank sampah induk Banjarmasin dinobatkan menjadi salah satu terbaik nasional pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2017, sebagaimana diungkapkan Direktur Bank Sampah Kota Banjarmasin Fathurrahman setelah menghadap Wali Kota Banjarmasin di Balai Kota, kemarin.
Fathurrahman pun mengatakan bahwa penghargan Bank Sampah Induk Banjarmasin tersebut disematkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. [next]
"Karenanya bank sampah induk kita diundang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang akan diselenggarakan di Palembang bulan Maret ini," tuturnya.
Menurut Fathurrahman, Bank sampah induk Banjarmasin akan bergabung Bank Sampah Malakasari DKI Jakarta, Bank Sampah Bina Mandiri dari Surabaya, bank sampah dari Makasar, bank sampah dari Malang, serta bank sampah dari Yogyakarta.
"Tentunya ini sebagai sebuah kehormatan bagi daerah kita disejajarkan dengan kota besar lainnya dalam keberhasilan pengelolaan kebersihan," tutur Ketua PWI Kalsel itu.
Dengan didapatnya penghargaan bank sampah terbaik, lanjutnya, tentu akan mengundang keingintahuan dan minat orang untuk datang melihat bagaimana proses pengelolaan sampah. [next]
Fathurrahman pun mengatakan bahwa saat ini Kota Banjarmasin telah memiliki sekira 175 bank sampah, dari 4.000 bank sampah yang terdata di seluruh Indonesia. Dan, bank sampah Kota Banjarmasin menjadi bank sampah teraktif se-Kalimantan Selatan.
Fathurrahman memiliki cita-cita bahwa bank sampah Banjarmasin akan memiliki pusat daur ulang, seperti Kota Surabaya yang bisa memproduksi sebanyak 20 ton per hari dan Lamongan sebanyak 10 ton per hari.
"Saat ini produksi bank sampah kita sudah cukup besar, tapi belum memiliki pusat daur ulang," tuturnya, yang juga mengatakan bahwa berkembangnya bank sampah di Banjarmasin telah cukup membantu pengurangan pembuangan sampah ke TPA Basirih.
"Sebab produksi sampah di kota kita saat ini mencapai 600 ton per harinya. (Adanya) bank sampah cukup membantu menanggulanginya," kata Fathurahman. (ant)
Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat membuka acara Konsolidasi Dewan PKB se-Jateng dan D.I.Y. di di Hotel Patrajasa,Semarang, Sabtu (11/03/2017) - Foto: Media Center DPP PKB.
"Posisi advokasi jadi penting, kebersamaan kita dengan pemerintah harus bisa menjawab persoalan di masyarakat."
- Cak Imin -
TJARITJARI.COM - Muhaimin Iskandar atau yang lebih akrab disapa Cak Imin, meminta kepada seluruh kader partainya yang duduk di lembaga legislatif untuk lebih maksimal dan cepat tanggap membantu menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat.
Hal tersebut dituturkannya saat membuka acara Konsolidasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Jateng dan DIY, di Hotel Patrajasa, Semarang, Sabtu (11/03/2017). Menurut Cak Imin, PKB memiliki peluang besar untuk lebih aktif membantu menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat karena mempunyai kekuatan politik serta posisi yang baik dengan mendukung koalisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama 2,5 tahun.
"Di sisi yang lain, grass root kita paling tidak diuntungkan dari keadaan-keadaan ekonomi dan sosial. Maka posisi advokasi jadi penting, kebersamaan kita dengan pemerintah harus bisa menjawab persoalan di masyarakat. Gunakan posisi PKB yang bersama pemerintah," katanya.
Masih ada waktu dua tahun ke depan, lanjut pria yang menjabat sebagai Ketua DPP PKB itu, maka legislator harus mampu melaksanakan perannya serta lebih cepat tanggap dalam menangani berbagai persoalan di masyarakat.
"Selepas konsolidasi ini diharapkan PKB jadi partai yang peka pada masyarakat. Kita berharap melalui konsolidasi ini DPRD Jateng dan DIY ini berperan lebih maksimal lagi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Jateng KH Yusuf Khudlory dalam sambutannya mengatakan bahwa anggota legislatif merupakan etalase PKB yang secara riil dapat dilihat masyarakat. Maka dari itu, permforma anggota legislatif menjadi point penting untuk masyarakat.
"Kita paham bahwa anggota legislatif adalah etalase bagi PKB di tengah masyarakat," tegasnya.
Konsolidasi Dewan PKB yang keempat, setelah Palu, Bandung, dan Medan tersebut, dihadiri tokoh dan pengurus teras PKB, yakni deklataor PKB KH Dimyati Rois, Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding, sejumlah Anggota DPR RI dari Dapil Jateng, Ketua DPW PKB Jateng KH Yusuf Khudlory, Ketua DPW PKB DIY Agus Sulistyono, Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman, dan lainnya. (IST)
Cak Imin dalam Musayarah Wilayah (Muswil) IV PKB Jawa Timur (Foto: DPPW PKB Jatim)
Sebagai partai modern, terbuka, dan melek teknologi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus berbenah. Partai besutan Muhaimin Iskandar ini menggelar Musayarah Wilayah (Muswil) IV PKB Jawa Timur (#Muswil4PKBJatim) yang berlangsung hari ini, 27 November 2016, di Surabaya.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pun menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) IV PKB Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (27/11/2016) tepat pukul 10.00 pagi.
Partai yang didirikan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) ini akan merumuskan beberapa strategi, antara lain; strategi kaderisasi, politik pemenangan, serta branding organisasi maupun personal.
"Selama lima tahun terakhir ini, PKB Jawa Timur mampu menampilkan partai modern, terbuka, dan melek teknologi. Sehingga pada Pemilu 2014 lalu, PKB mampu meningkatkan perolehan suara di Jawa Timur, yang tadinya hanya 13 kursi menjadi 20 kursi," tutur Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar, Jumat (25/11/2016).
Berkaca dari capaian suara Pemilu 2014 itu, yang mana PKB menjadi partai pemenang di Jawa Timur, ingin melipatgandakan kemenangannya di Pemilu 2019.
"Kami akan bersiap-siap menghadapi Pilkada 2018 di 18 daerah dan satu Pilgub. Kemudian, di 2019-nya, kita akan menyiapkan diri di Pemilu-nya," ujar kakak kandung Muhaimin Iskandar.
Secara internal, masih kata politikus akrab disapa Gus Halim ini, proyeksi PKB Jawa Timur dalam tiga tahun ke depan hingga Pemilu 2019, akan menyetak satu juta kader muda dengan loyalitas tinggi, profesional, dan multitalent, melalui pendidikan kader formal maupun non-formal.
"Saat ini sudah ribuan kader lahir dari ratusan PKP (pendidikan kader pertama) yang digelar di ratusan desa se-Jawa Timur dan kami akan terus menggalakkan kaderisasi hingga 8.505 desa dan kelurahan," katanya lagi.
Selain itu, lanjutnya, modernisasi juga terus dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi dalam operasionalisasi partai serta rekrutmen kader. Hal penting lain, masih kata dia, PKB akan terus melakukan branding Parpol secara institusional maupun kader secara personal.
"Kita juga akan mendirikan SMA Nusantara di Jawa Timur, untuk menyetak kader-kader muda yang andal," tuntas Gus Halim.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali mengumpulkan ulama rakyat di Jakarta. Kali ini para ulama rakyat tidak hanya diminta untuk mendoakan keselamatan bangsa, akan tetapi para ulama rakyat diminta untuk duduk bersama memotret, membahas, mengkaji, dan memberikan solusi terhadap beberapa persoalan bangsa yang akan dituangkan ke dalam konstitusi.
"Ada 300 kiai dan ulama rakyat akan kami kumpulkan kembali di Jakarta dalam kegiatan Halaqoh Ulama Rakyat bertajuk Tabayyun Konstitusi. Mereka akan duduk bersama PKB memotret, membahas, mengkaji secara mendalam mengenai konstitusi kita," kata anggota Panitia Pengarah Halaqoh Ulama Rakyat: Tabayyun Konstitusi, Andi M. Ramli di Jakarta, Sabtu(26/11/2016).
Menurut Andi, dalam Halaqoh Ulama Rakyat tersebut para ulama akan dimintai pandangannya terkait relevansi GBHN dalam sistem ketatanegaraan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB), RUU Narkotika dan Psikotropika dalam Perspektif Al Mafsadah al Ammah, RUU Perubahan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Ancaman NKRI dan RUU Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren.
"Saya kira enam persoalan tersebut merupakan persoalan inti yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Kita minta para para ulama rakyat memberikan pencerahan kepada kita tentang persoalan-persoalan tersebut dari perspektif mereka sendiri," katanya.
Andi memprediksi pembahasan akan menarik dan penuh perdebatan pada saat para ulama melakukan pembahasan RUU LMB, RUU Narkotika dan Psikotropika serta RUU Perubahan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebab, ketiga RUU tersebut tengah menjadi persoalan pelik bangsa ini.
"Tentu dengan ilmu dan pendekatan pengetahuan yang mereka miliki, kita yakin dalam setiap perdebatan ulama akan melahirkan solusi terbaik untuk bangsa Indonesia," katanya.
Apalagi, kata Andi, bicara soal terorisme. Ulama rakyat tentu sangat merasakan dampak dari aksi terorisme itu sendiri.
Andi melihat masih banyak kelemahan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sudah selayaknya UU tersebut direvisi. Dia mencontohkan beberapa persoalan yang harusnya tercatat dalam UU Terorisme. Pertama, terkait kompensasi. Kedua, restitusi. Ketiga, rehabilitasi.
"Sebab UU yang ada belum menjelaskan secara rinci prosedur pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban. Restitusi dari pelaku dapat membantu mengganti kerugian yang dialami oleh korban terorisme," katanya.
Andi menambahkan bahwa dalam UU Terorisme yang lama sejujurnya telah mengatur soal pemberian kompensasi, hanya saja kompensasi dan restitusi baru dapat diberikan setelah adanya putusan pengadilan.
"Itu sangat menghambat dalam hal pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban terorisme itu sendiri," katanya.
Andi mengatakan, Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme salah satu tujuannya adalah memudahkan aparat penegak hukum melakukan upaya preventif pencegahan terorisme di Indonesia.
Beriring semakin intensifnya komunikasi antara PDI Perjuangan dan Gerindra untuk mengusung calon yang sama dala Pilkada DKI 2017 nanti, nampaknya keharmonisan kedua partai tersebut akan kembali terulang sebagaimana Pilkada DKI 2012 lalu.
Pembicaraan antara kedua partai yang pernah sukses mengusung Jokowi-Ahok itu pun, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, tinggal menunggu finalisasi karena baik Gerindra maupun PDIP sudah memiliki calon yang akan difinalisasikan.
"Gerindra dan PDIP tinggal tahap finalisasi untuk koalisi bersama. Dari Gerindra terjaring tiga calon. Nanti tinggal disamakan dengan PDIP," tutur Arief seperti yang diwartakan kantor berita JPNN pada Rabu (01/06/2016).
Meskipun demikian, Arief mengakui bahwa politik memang dinamis dan partainya masih belum memiliki calon pasti untuk disodorkan ke PDIP. Walaupun, kader Gerindra, Sandiaga S Uno memang berpeluang untuk diusung oleh partai pimpinan Prabowo Subianto itu, tetapi Gerindra juga sedang menimbang nama Sjafrie Sjamsoeddin.
"Kader kan hanya Sandiaga. Nanti kami rapat kembali di DPP. Kita akan pilih siapa cagub. Kita lebih firm Sjafrie dengan Djarot (Djarot Saiful Hidayat). Sudah pas, dari kesukuan juga. Pak Djarot juga wagub, eks wali kota," kata Arief.
Lebih lanjut, Arief sangat yakin bahwa jalinan kolaborasi PDIP dan Gerindra pada Pilkada DKI 2017 akan mampu menumbangkan Basuki T Purnama (Ahok) yang ancang-ancang maju dari jalur non-partai atau perseorangan. Bahkan menurutnya, kerja sama PDIP dengan Gerindra tersebut sekaligus untuk memberi pelajaran kepada Ahok.
"Kami menganggap itu cara yang tepat untuk mengalahkan Ahok. Kita mau kasih tahu ke Ahok, pilgub dulu (2012, Red) dia nothing (bukan siapa-siapa, Red). Ahok nggak punya pengaruh," tegasnya.
Sementara itu, beberapa waktu lalu Ahok, yang sudah menegaskan tidak akan menggunakan jalur partai untuk mengikti Pilkada DKI 2017 nanti, menuturkan bahwa jika ia ingin menggunakan jalur partai dia bisa langsung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurutnya dia sudah mendapat dukungan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Saya dari dulu sudah dapat tiket kok. Bu Mega pasti kasih, asal masyarakat surveinya mau dukung saya," ujar Ahok, beberapa waktu lalu.
Pria yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta itu pun menyatakan jika ada partai yang ingin mendukungnya maka harus ikut jalur Teman Ahok.
"Kalau mau ikutan, dukung Teman Ahok," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/05/2016) sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara News.
Dalam simposium antikomunisne di Jakarta, Rabu (01/06/2016), Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap perangnya terhadap paham komunisme yang dapat merusak asas Pancasila dan ideologi nasional yang telah menjadi pedoman kehidupan masyarakat.
Seperti yang dilaporkan kantor berita Antara, MUI pun menegaskan kesiapannya untuk ikut serta dalam upaya melawan kebangkitan paham komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI) tersebut.
"PKI sudah tiga kali berontak, maka jika ada usulan untuk meminta maaf pada PKI maka jawabannya hanya satu, Jihad melawan mereka," tutur anggota Dewan Pertimbangan MUI Kholil Ridwan.
Menurut Kholil, fenomena yang terjadi belakangan ini merupakan bentuk pembenturan makna Pancasila dengan ajaran agama Islam, padahal pembentukan Pancasila telah sesuai dengan asas Islam.
"Pancasila adalah Islam lokal yang ada di Indonesia, sehingga ini sangat disayangkan jika ada yang berpendapat Pancasila menyalahi Islam. Ini seperti ada perang ideologi," ujarnya memaparkan.
Simposium nasional antikomunisme bertajuk "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" tersebut diselenggarakan oleh organisasi masyarakat yang tergabung dalam gerakan bela negara.
Simposium tersebut berlangsung di gedung Balai Kartini Jakarta pada Rabu pagi, yang ditujukan untuk menandingi simposium 65 yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Hotel Arya Duta, yang mana dinilai memfasilitasi munculnya kembali paham komunisme di Indonesia.
Ormas yang terlibat dalam agenda tersebut antara lain FKPPI, Pemuda Pancasila, GP Ansor, HMPI, HMI, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, GPII, Pemuda Panca Marga, dan lain sebagainya.
- See more at: http://www.zonalima.com/artikel/8935/Tandingi-Simposium-65-Simposium-Antikomunisme-Digelar-Hari-Ini/#sthash.OVosBAXl.dpuf
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 lalu karena kesungguhan dari KPU dan Bawaslu. Ke depan, pemerintah daerah (Pemda) diminta lebih intensif berkordinasi dengan kedua lembaga tersebut.
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono mengatakan, pelaksanaan pesta demokrasi periode kemarin sudah berjalan baik dan efektif. Semua kuncinya ada pada pihak KPU dan Bawaslu. Namun tetap, perlu dukungan dari pemda dalam hal pendanaannya.
“KPU juga bisa sukses karena dananya juga dari Pemda. Kalau ada yang kritisi Pemda tidak serius, itu tidak benar. Sukses pilkada itu koordinasi KPU, Bawaslu dan Pemda sudah bagus,” ujar Sumarsono dalam acara Rapat Evaluasi Penyediaan Anggaran Pilkada Serentak 2017 di Jakarta (5/4).
Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Reydonnizar Moenek menambahkan, dalam forum pertemuan ini, pihaknya mempertemukan KPU, Bawaslu dan perwakilan bupati/walikota yang pada Februari 2017 akan melangsungkan pilkada serentak di daerahnya masing-masing.
Rapat evaluasi kali ini akan fokus membahas anggaran pilkada. Saat ini, sudah 100 persen daerah sudah menyiapkan anggarannya untuk perhelatan akbar daerah di 15 Februari mendatang. Selain itu, rencana penandatanganan NPHD pada akhir April nanti dianggap bisa segera terlaksana.
“Tapi ini bukan hanya untuk KPU saja, namun juga keperluan Bawaslu serta pengamanan. Masalah nanti ada bantuan dari pusat, daerah harus tetap siapkan dana sendiri,” ujar dia.
Masalah ketersediaan dana tersebut, kata dia bisa diambil dari belanja tak terduga. Selain itu, bisa juga menggunakan silpa. Sebab, kebutuhan pilkada dianggap sebagai belanja wajib sehingga bisa saja digunakan. Begitu juga pengamanan, harus dianggarkan di awal, bukan di akhir nanti.
Persoalan anggaran ini, Pemerintah telah mengambil keputusan dalam revisi UU Pilkada untuk menggunakan APBD sebagai sumber pendanaan. Sedangkan pengamanan akan didukung juga dari APBN. Namun, pemda harus tetap menyiapkan kebutuhan untuk KPU, Bawaslu dan pengamanan.
Produk-produk premium perkakas dan peralatan dapur yang diproduksi di Indonesia semakin diakui oleh konsumen internasional. Kualitas, higienitas dan tingkat presisi yang tinggi menjadi keunggulan kompetitif.
Menteri Perindustrian Saleh Husin menegaskan hal itu saat mengunjungi perusahan produsen perkakas memasak dan peralatan dapur Nayati di Waterloo, dekat Brussel, Belgia, Senin (4/4/2016). "Industri ini termasuk industri yang memiliki kekhususan karena penggunanya utama meliputi jaringan hotel dan restoran. Ketika mampu memasarkan hingga ekspor, sudah pasti produk-produknya dipercaya oleh konsumen yang menerapkan standar tinggi," katanya.
Industri peralatan dapur dan restoran diungkapkan Menteri, turut meningkatkan nilai tambah, menyerap tenaga kerja terlatih dan terdidik serta menambah devisa negara. Selain itu, berkontribusi memperkuat kepercayaan investor, pembeli dan pengguna pada produk nasional.
"Dengan paket-paket kebijakan ekonomi, kita berharap industri seperti ini terus berekspansi dan meningkatkan produksi seiring bisnis kuliner serta pariwisata global dan domestik yang berkembang pesat," ulas Saleh yang didampingi Plt. Atase Perindustrian KBRI Brussel di Belgia, I Putu Juli Ardika dan Atase Perdagangan KBRI di Brussel, Olvy Andrianita.
Di Indonesia, Nayati telah membangun pabrik pertama di kawasan industri Terboyo, Semarang dan beroperasi sejak tahun 1985, dua tahun setelah perusahan ini didirikan pada 1983.
Menurut CEO Nayati Michel Rozman, luas pabrik mencapai 17 ribu meter persegi dan mereka berencana membangun pabrik baru yang dapat melipatgandakan kapasitas produksi.
Rentang produk Nayati terbilang lebar dari menyasar kelas premium. "Salah satu produk unggulan kami adalah peralatan memasak untuk teppayaki yang digunakan restoran Jepang di hotel-hotel berbintang penjuru dunia," katanya.
Mereka juga menghasilkan perkakas memasak Chinese Serie, Oriental Serie, pasta station, kitchen block, fryer, tilting pan dan combi steamer. Nayati juga memproduksi lemari pendingin, glass cabinet dan kotak penyimpanan bahan makanan berkapasitas besar.
"Satu hal yang istimewa, konsumen kami yang merupakan hotel dan restoran menilai produk perkakas memasak dari Indonesia memiliki image atau citra yang tepercaya baik dari sisi mutu dan higienitas dibanding produk sejenis asal China," paparnya sembari mengatakan unsur higienitas dan keamanan produk mendapat perhatian utama dari pengguna produk ini.
Dia merinci, jaringan hotel yang menggunakan produk Nayati antara lain Ritz Carlton, Hyatt, Novotel, JW Marriot dan Grand Sahid Jaya. Sementara itu restoran cepat saji ialah Pizza Hut, KFC, Dunkin Donuts, AW, BreadTalk dan lain-lain.
Nayati sendiri mengekspor produknya ke sekitar 30 negara. Di Eropa negara tujuan ekspor seperti Perancis, Jerman, Belgia, Italia, Belanda, Swedia, Swiss dan Inggris. (sumber: kemenperin.go.id)
Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam gerbong partai pendukung pemerintahan memunculkan konsekuensi terhadap parpol pendukung lainnya, yakni berkurangnya jatah parpol yang sejak awal mendukung Jokowi-JK.
Salah satu partai yang diisukan akan mengalami pengurangan jatah adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang kini menempatkan tiga kadernya di Kabinet Kerja, yakni Menakertrans Hanif Dhakiri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, serta Menpora Imam Nahrawi.
Kabar yang berembus, PKB nampaknya harus merelakan salah satu kursi di kabinet guna mengakomodasi masuknya kader partai lain.
Politikus senior yang juga Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengakui, dalam rencana reshuffle jilid 2, memang akan ada nama-nama baru yang masuk, serta ada menteri yang direposisi atau digeser ke pos kementerian lain.
Dia mengakui, PDIP memang mendorong reshuffle agar Kabinet Kerja lebih kompak dan bisa lebih cepat mengejar target program prioritas Jokowi-JK.
"Tapi soal nama-namanya, kami serahkan sepenuhnya ke presiden," ujarnya kemarin.
Sementara itu, Presiden Jokowi masih enggan menanggapi isu reshuffle yang kian ramai. Ditemui usai menonton final sepak bola Piala Bhayangkara di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Minggu malam lalu (3/4), presiden hanya meminta seluruh menteri agar tetap bekerja keras.
"Semuanya fokus kerja dulu," katanya.
Ditanya terkait dorongan reshuffle yang disuarakan kalangan parpol, Jokowi mengatakan jika pemerintah sudah memiliki sistem evaluasi kinerja sendiri, sehingga tidak perlu didesak-desak.
"Tidak ada yang dikte-dikte, tidak usah ada intervensi," tegas Presiden Jokowi.
Menanggapi pernyataan yang dikeluarkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada pekan lalu dan disiarkan televisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (04/04/2016) waktu setempat menyatakan kesediaannya bertemu dengan Abbas.
Pernyataan Netanyahu tersebut dikeluarkan setelah wawancara oleh televisi Israel Channel 2 dengan pemimpin Palestina. Dalam wawancara itu, Abbas mengatakan ia bersedia bertemu dengan Netanyahu demi mewujudkan kesepakatan perdamaian.
"Saya masih mengulurkan tangan kepada Netanyahu sebab saya percaya pada perdamaian. Saya percaya orang Israel mengingini perdamaian dan orang Palestina menghendaki perdamaian," kata Abbas.
Beberapa hari setelah itu, dalam satu pertemuan di Jerusalem, Netanyahu mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Ceko Lubomir Zaoralek bahwa ia mengundang Abbas untuk bertemu dengannya.
"Beberapa hari lalu, di televisi Israel, saya mendengar Presiden Abbas mengatakan bahwa jika saya mengundang dia untuk bertemu, ia akan datang," katanya.
"Saya mengundang dia lagi. Saya telah menjelaskan jadwal saya pekan ini," kata Netanyahu, di dalam pernyataan yang disiarkan kantornya, sebagaimana dikutip Xinhua.
Netanyahu menekankan hal pertama dalam agenda ialah diakhirinya "kegiatan hasutan Palestina untuk membunuh orang Israel".
Ia merujuk kepada kerusuhan yang telah berlangsung selama enam bulan oleh warga Palestina, termasuk penikaman yang sering terjadi, penembakan, dan serangan dengan menabrakkan mobil --yang merenggut 28 nyawa warga Israel.
Pada saat yang sama, sedikitnya 190 orang Palestina tewas oleh tembakan Israel, kebanyakan di tengah serangan dan upaya serangan, kata penguasa Yahudi tersebut.
Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam Perang Timur 1967 dan telah menguasai kedua wilayah tersebut sejak saat itu, dalam tindakan yang dikutuk oleh masyarakat internasional.
Beberapa babak pembicaraan perdamaian untuk mengakhiri pendudukan tersebut telah gagal. Babak pembicaraan paling akhir membentur kebuntuan pada April 2014 mengenai perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan pemerintah persatuan antara faksi Fatah dan HAMAS. (zonalima.com)
Agar seluruh lapisan masyarakat bisa menggunakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tiket kapal-kapal yang melintasi rute tol laut disubsidi.
"Tiket jangan mahal-mahal, tiketnya disubsidi saja agar semua masyarakat bisa menggunakan," kata Kepala Negara saat meresmikan Pelabuhan Wasior di Teluk Wondama, Kabupaten Wasior, Papua Barat, Selasa siang.
Menurut Presiden, konektivitas yang satu di antaranya melalui tol laut itulah yang akan mempersatukan masyarakat di Tanah Air.
Hal tersebut jugalah, lanjut Presiden, yang menjadi alasan utama pelabuhan dibangun di titik-titik terluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Jadi masyarakat di Aceh bisa naik kapal ke Jawa, Sulawesi, Maluku, langsung kalau mau ke Wasior ya ke Wasior. Yang dari sini juga sama, dari sini mau naik kapal ke Sumatera juga bisa, dari sini ke Maluku, ke Jawa, lalu Sumatera," katanya kepada masyarakat Teluk Wondama.
Ia mengatakan bahwa tahun lalu sudah ada tiga rute kapal tol laut, di antaranya melewati Wasior. Tahun ini bertambah menjadi enam rute, dengan jadwal yang pasti.
Selain itu, ia menambahkan tahun ini 27 pelabuhan laut berupa proyek pembangunan baru maupun ekspansi, selesai dibangun.
"Dan kita harapkan akhir tahun tambah lagi 68-an pelabuhan laut lagi. Ini tidak hanya di Papua, tapi juga di Maluku, NTT, beberapa di Sulawesi," katanya, sebagaiman Antara News.
Presiden juga berharap konektivitas yang tersambung tidak sekadar untuk penumpang tapi juga mempermudah angkutan barang. Konektivitas juga memungkinkan harga barang di satu tempat dengan tempat yang lain bisa sama atau tidak terpaut jauh.
MEDAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai monopoli Perusahaan Listrik Negara (PLN) membebankan pemerintah daerah (Pemda). Sebaiknya Badan Uaha Milik Negara (BUMN) membangun kantor regional untuk pemerataan pembangunan wilayah.
Dia mengatakan, PLN yang dianggap memonopoli ini berpotensi menghambat pertumbuhan investasi di daerah. Padahal pemerintah saat ini tengah menggalakan pembangunan. Namun saat ingin mendirikan pusat energi, justru dipersulit dengan aturan-aturannya.
"Harusnya PLN itu dibagi lah. PLN wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan lainnya, seperti hanya Angkasa Pura dan Pelindo. Jadi tidak terpusat, tidak ada monopoli," kata Tjahjo dalam Forum Musrenbang) Provinsi Sumatra Utara di Hotel Grand Angkasa, Medan, Jumat (1/4).
Makanya perlu ada pembagian per regional. Sebab, menurut dia, jika kondisi ini terus berlangsung maka target pertumbuhan investasi tidak akan maksimal. Hal ini dikarenakan salah satu faktor penting dalam dunia investasi adalah ketersediaan sumber energi.
Dalam Musrenbang Sumut 2016 hari ini, Tjahjo hadir bersama Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga. Acara ini dibuka oleh Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan ikut dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota dari seluruh kabupaten/kota di Sumut, sebagaimana dikutip zonalima.com.
