{facebook#https://www.facebook.com/tjari.tjari.102} {twitter#https://twitter.com/tjaritjariID} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}


MEDAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai monopoli Perusahaan Listrik Negara (PLN) membebankan pemerintah daerah (Pemda). Sebaiknya Badan Uaha Milik Negara (BUMN) membangun kantor regional untuk pemerataan pembangunan wilayah.
Dia mengatakan, PLN yang dianggap memonopoli ini berpotensi menghambat pertumbuhan investasi di daerah. Padahal pemerintah saat ini tengah menggalakan pembangunan. Namun saat ingin mendirikan pusat energi, justru dipersulit dengan aturan-aturannya.
"Harusnya PLN itu dibagi lah. PLN wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan lainnya, seperti hanya Angkasa Pura dan Pelindo. Jadi tidak terpusat, tidak ada monopoli," kata Tjahjo dalam Forum Musrenbang) Provinsi Sumatra Utara di Hotel Grand Angkasa, Medan, Jumat (1/4).
Makanya perlu ada pembagian per regional. Sebab, menurut dia, jika kondisi ini terus berlangsung maka target pertumbuhan investasi tidak akan maksimal. Hal ini dikarenakan salah satu faktor penting dalam dunia investasi adalah ketersediaan sumber energi.
Dalam Musrenbang Sumut 2016 hari ini, Tjahjo hadir bersama Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga. Acara ini dibuka oleh Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan ikut dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota dari seluruh kabupaten/kota di Sumut, sebagaimana dikutip zonalima.com.
Sumber :Puspen Kemendagri

Post a Comment

Powered by Blogger.