Media pemerintah Korea Utara (Korut) memuji calon Presiden As dari Partai Republik, Donald Trump sebagai seorang "politisi yang bijaksana" yang membawa kebaikan bagi Korut.
Bahkan, dalam sebuah editorial di DPRK Trump dikatakan seorang calon presiden "yang memiliki pandangan jauh ke depan", terkait pernyataanya yang terbaru tentang keinginannya bertemu dengan Kim Jong-un dan usulannya menarik pasukan AS dari Korea Selatan.
Meskipun editorial bukanlah kebijakan atau pernyataan resmi dari pemerintah, para analis berpendapat editorial itu memiliki kemungkinan mencerminkan pemikiran Pyongyang.
Sang penulis, seorang sarjana Korea Utara-Cina, Han Yong-mook, juga mengatakan bahwa kebijakan Trump tentang pasukan AS akan membuat "Yankee Go Home" (Yankee: siapa saja orang dari Amerika Serikat) dan membuat visi Utara menjadi kenyataan. Pasalnya, Korea Utara sendiri telah lama menginginkan pasukan AS meninggalkan Semenanjung Korea.
"Hari ketika slogan menjadi kenyataan akan menjadi hari Reunifikasi Korea," kata editorial, sebagaimana dilaporkan pertama kali oleh situs NK News.
Pernyataan Mr Trump yang berisi saran bahwa ia tidak akan terlibat dalam konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan merupakan atau dianggap keberuntungan "dari perspektif Korea Utara".
Penulis tersebut juga mengatakan bahwa para pemilih AS harus menolak kandidat Demokrat Hillary Clinton dan menyebutnya "membosankan".
"Presiden yang seharusnya dipilih warga AS bukanlah Hillary yang membosankan, tetapi Trump, yang siap berbicara langsung dengan Korea Utara," ujar Han.
Salah satu pengamat Korea Utara mengatakan artikel itu "sangat mencolok".
"Memang tidak seperti Pyongyang yang berbicara, tetapi tentu Pyongyang tengah menerbangkan 'layang-layang' atau menguji 'riak air'", tulis Aidan Foster-Carter dari Leeds University dalam NK News.
Korea Utara sendiri pada awal bulan ini telah menolak proposal Mr Trump untuk membahas program nuklir Pyongyang dengan Kim.
"Saya pikir ide yang dikatakan (Trump) itu adalah omong kosong," ujar So Se-pyong, Duta Korea Utara untuk PBB di Jenewa sebagaimana dilaporkan Reuters.
Post a Comment